Ketika Pemerintah Mulai Merangkul “Homeless Media”, Saya Melihat Ada Krisis Kepercayaan yang Hilang.

Menurut saya, ketika pemerintah mulai aktif mendekati media alternatif, kreator independen, sampai akun-akun yang sebelumnya berada di luar lingkaran komunikasi formal negara, maka yang sedang terjadi bukan lagi perubahan strategi publikasi tetapi ada sesuatu yang lebih besar yaitu pemerintah kini mulai menyadari bahwa mereka perlahan kehilangan kemampuan mengendalikan kepercayaan publik. Pemerintah mulai menyadari bahwa di era digital hari ini memiliki dampak yang luar biasa dimana kehilangan kepercayaan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kehilangan popularitas.

Saya melihat banyak orang masih memahami komunikasi politik sebatas konferensi pers atau pidato pejabat atau bahkan hanya pemberitaan televisi. Padahal dunia sudah berubah total, dimana dulu negara bisa berbicara secara satu arah kepada masyarakat melalui media arus utama, dan juga narasi bergerak vertikal di mana pemerintah bicara, masyarakat mendengar. Tetapi sekarang media sosial sudah menghancurkan pola itu. Hari ini opini publik dibentuk oleh sebuah algoritma, komunitas digital, influencer, podcast, akun anonim dan bahkan komentar netizen yang viral dalam semalam.

Dalam konteks ini, saya teringat gagasan Manuel Castells tentang network society, di mana kekuasaan informasi tidak lagi terpusat pada negara atau institusi media besar, melainkan tersebar dalam jaringan digital yang cair dan horizontal. (1) Artinya, negara tidak lagi memegang monopoli atas narasi, kini pemerintah harus bersaing dengan Tiktok, Youtube commentary, thread, meme politik, sampai konten satire yang lebih cepat membentuk persepsi publik dibanding pidato resmi kementerian.

Di titik inilah menurut saya pemerintah mulai sadar bahwa masalah mereka bukan hanya kebijakan tapi juga legitimasi sosial. Public opinion terhadap pemerintah hari ini sangat tajam dimana kritik bergerak lebih cepat dibanding klarifikasi. Bahkan sering kali persepsi publik sudah terbentuk sebelum pemerintah selesai menyusun konferensi persnya sendiri, yang notabene lebih banyak blunder yang dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan konferensi pers.

Board of Peace Trump dan Dilema Bebas-Aktif Indonesia Diplomasi atau Delegitimasi?

Other Post...

"Mohon Izin" Bahasa Sopan yang Diam-Diam Mematikan Demokrasi

Merancang Identitas Visual yang Otentik di Tengah Banyaknya Branding Instan

Jangan Pongah! Kekuasaan Tidak Ada yang Abadi

Ketika Iran tidak lagi dipandang sebelah mata, salah hitung Amerika dan eskalasi yang tak terhindarkan

Bebas-Aktif di Era Multipolaritas. Apakah prinsip ini masih relevan atau justru jadi alasan untuk tidak memihak ketika harus memihak?

Karena itu saya melihat langkah menggandeng “homeless media” bukan sesuatu yang kebetulan. Pemerintah membutuhkan medium yang terasa lebih organik, lebih dekat dengan bahasa publik, lebih cair dan juga lebih dipercaya masyarakat digital. Karena realitanya saat ini adalah banyak anak muda lebih percaya konten kreator dibandingkan dengan juru bicara resmi negara.

Dalam teori agenda setting yang dikembangkan Maxwell McCombs bersama Donald Shaw, media punya kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik.(2) Namun menurut saya yang berubah hari ini bukan hilangnya teori itu, tetapi berubahnya aktor yang memegang kendali agenda. Jika dulu media besar menentukan arah opini, sekarang algoritma media sosial dan ekosistem digital menggantikan fungsi tersebut.

Akibatnya, pemerintah terpaksa harus masuk ke ruang digital yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Mereka harus hadir di tempat publik membentuk emosi dan persepsi politiknya dan ini menjelaskan mengapa media alternatif menjadi sangat menarik bagi pemerintah.

Media semacam ini memiliki karakter yang tidak dimiliki komunikasi formal negara. Mereka lebih emosional, lebih spontan, lebih dekat dengan kultur internet serta terasa tidak birokratis. Dalam psikologi komunikasi modern terlihat bahwa pesan yang terasa personal memang jauh lebih mudah dipercaya dibanding pesan institusional yang terlalu formal.

Oleh sebab itu ketika pemerintah berhasil masuk ke dalam ekosistem ini, maka tidak hanya mendapatkan saluran publikasi tetapi juga mendapatkan sesuatu yang lebih penting yaitu legitimasi sosial digital.

Nah, di sinilah saya melihat batas tipis antara komunikasi publik dan propaganda mulai menjadi kabur. Saya tidak mengatakan bahwa semua media alternatif yang bekerja sama dengan pemerintah otomatis kehilangan idealisme. Saya tidak melihat sesederhana itu. Banyak juga media independen juga hidup dalam tekanan ekonomi dan membutuhkan akses untuk bertahan. Masalah yang muncul justru ketika media mulai lebih sibuk menjaga citra pemerintah dibanding mempertahankan independensi kritiknya.

Fungsi utama media dalam demokrasi bukan hanya untuk pengaman kekuasaan, tetapi juga untuk melakukan pengawas kekuasaan. Ketika media terlalu dekat dengan negara, ada risiko yang sangat besar yaitu kritik perlahan berubah menjadi sekadar simulasi kritik. Publik dibuat merasa masih ada kebebasan berbicara padahal narasi yang beredar tetap dikendalikan secara halus melalui framing, amplifikasi dan juga manajemen persepsi.

Fenomena ini sebenarnya bukan ciri khas Indonesia. Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menjelaskan bagaimana media modern sering kali bekerja bukan hanya melalui sensor kasar, tetapi melalui mekanisme pembentukan persetujuan publik yang bekerja secara sistematis.(3) Dalam era digital misalnya pola itu tidak lagi bekerja hanya melalui televisi atau koran, tetapi juga melalui influencer politics, buzzer ecosystem, strategic amplification dan juga distribusi algoritmik. Tetapi menurut saya ada satu masalah besar yang sering dilupakan pemerintah yaitu narasi bisa mengelola persepsi, tetapi tidak bisa menggantikan realitas.

Pemerintah mungkin bisa membangun framing positif melalui media sosial. Mereka mungkin bisa mengcounter opini negatif untuk sementara waktu, tetapi jika kondisi ekonomi memburuk, keadilan hukum terasa timpang atau bahkan masyarakat merasa tidak didengar, maka publik pada akhirnya tetap kembali pada pengalaman hidup mereka sendiri.

Di situlah komunikasi politik sering gagal memahami satu hal penting yaitu kepercayaan publik tidak dibangun dari seberapa kuat negara berbicara tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasa negara benar-benar berpihak kepada mereka. Karena pada akhirnya, ketika pemerintah mulai terlalu sibuk mengelola citra dibanding memperbaiki substansi, yang sedang dipertahankan bukan lagi legitimasi demokratis tetapi sekadar stabilitas yang ilusi.