Ketika Pemerintah Mulai Merangkul “Homeless Media”, Saya Melihat Ada Krisis Kepercayaan yang Hilang.

Akhir akhir ini pemerintah mulai aktif mendekati media alternatif, kreator independen, sampai akun-akun yang sebelumnya berada di luar lingkaran komunikasi formal negara, kita bisa melihat bahwa ini bukan lagi perubahan strategi publikasi tetapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu pemerintah kini mulai menyadari bahwa mereka sudah mulai kehilangan kemampuan mengendalikan kepercayaan publik.

Pemerintah mulai sadar bahwa era digital hari ini memiliki dampak luar biasa, di mana kehilangan kepercayaan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kehilangan popularitas.

Banyak orang masih memahami komunikasi politik hanya konferensi pers, pidato pejabat atau pemberitaan ditelevisi. Padahal dunia kini sudah berubah total, dimana dulu negara bisa berbicarasatu arah kepada masyarakat melalui media arus utama, lalu narasi bergerak vertikal di mana pemerintah bicara, masyarakat mendengar.

Media sosial sudah menghancurkan pola itu, opini publik bisa dibentuk oleh sebuah algoritma, komunitas digital, influencer, podcast, akun anonim atau bahkan komentar netizen yang viral dalam semalam.

Saya teringat gagasan Manuel Castells tentang network society, di mana kekuasaan informasi tidak lagi terpusat pada negara atau institusi media besar melainkan tersebar dalam jaringan digital yang cair dan horizontal. (1)

Artinya apa? saat ini negara tidak lagi memegang monopoli atas narasi itu sendiri, tetapi justru harus bersaing dengan Tiktok, Youtube commentary, thread, meme politik bahkan sampai konten satire yang lebih cepat membentuk persepsi publik dibanding pidato resmi kementerian.

Di titik inilah menurut saya pemerintah mulai sadar bahwa masalah mereka bukan hanya kebijakan tapi juga legitimasi sosial. Public opinion terhadap pemerintah hari ini sangat tajam dimana kritik bergerak lebih cepat dibanding klarifikasi, persepsi publik sudah terbentuk bahkan lebih cepat sebelum pemerintah selesai menyusun konferensi persnya sendiri, yang notabene lebih banyak blunder yang dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan konferensi pers.

Saya melihat langkah menggandeng “homeless media” adalah kebutuhan pemerintah agar lebih organik, lebih dekat dengan bahasa publik, lebih cair dan juga lebih dipercaya masyarakat digital. Karena realitanya saat ini banyak anak muda lebih percaya konten kreator dibandingkan dengan juru bicara resmi negara.

Dalam teori agenda setting yang dikembangkan Maxwell McCombs bersama Donald Shaw, media punya kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik.(2)

Menurut saya yang berubah hari ini bukan hilangnya teori itu, tetapi berubahnya aktor yang memegang kendali agenda. Kalau kita ingat dulu media besar menentukan arah opini, sekarang algoritma media sosial dan ekosistem digital menggantikan fungsi tersebut. Akibatnya, pemerintah terpaksa harus masuk ke ruang digital yang tidak mereka kuasai. Dengan terpaksa pemerintah harus hadir di tempat publik membentuk emosi dan persepsi politiknya dan itulah mengapa media alternatif menjadi sangat menarik bagi pemerintah.

Problemnya adalah media semacam ini memiliki karakter yang tidak dimiliki komunikasi formal negara, lebih emosional, lebih spontan, lebih dekat dengan kultur internet serta terasa tidak birokratis. Dalam psikologi komunikasi modern terlihat bahwa pesan yang terasa personal memang jauh lebih mudah dipercaya dibanding pesan institusional yang terlalu formal.

Ketika pemerintah berhasil masuk ke dalam ekosistem ini maka tidak hanya mendapatkan saluran publikasi tetapi sesuatu yang lebih penting yaitu legitimasi sosial digital. Nah, di sinilah saya melihat batas tipis antara komunikasi publik dan propaganda mulai menjadi kabur. Saya tidak mengatakan bahwa semua media alternatif yang bekerja sama dengan pemerintah otomatis kehilangan idealisme. Banyak juga media independen yang hidup dalam tekanan ekonomi. Masalah yang muncul justru ketika media mulai lebih sibuk menjaga citra pemerintah dibanding mempertahankan independensi kritiknya.

Fungsi utama media dalam demokrasi bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi untuk melakukan pengawasan kekuasaan. Ada risiko besar ketika media dekat pemerintahan, yaitu kritik akan berubah menjadi sekadar simulasi kritik. Publik dibuat merasa masih ada kebebasan berbicara, padahal narasi yang beredar tetap dikendalikan secara halus melalui framing dan manajemen persepsi.

Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menjelaskan bagaimana media modern sering kali bekerja bukan hanya melalui sensor kasar, tetapi melalui mekanisme pembentukan persetujuan publik yang bekerja secara sistematis.(3)

Dalam era digital misalnya, pola itu tidak lagi bekerja hanya melalui televisi atau koran, tetapi juga melalui influencer politics, buzzer dan strategic amplification. Ada satu masalah besar yang sering dilupakan pemerintah yaitu narasi bisa mengelola persepsi, tetapi tidak bisa menggantikan realitas.

Pemerintah bisa membangun framing positif melalui media sosial atau mengcounter opini negatif untuk sementara waktu, tetapi jika kondisi ekonomi memburuk, keadilan hukum terasa timpang atau bahkan masyarakat merasa tidak didengar, maka publik pada akhirnya tetap kembali pada pengalaman hidup mereka sendiri.

Komunikasi politik pemerintah gagal memahami satu hal yang penting, yaitu kepercayaan publik tidak dibangun dari seberapa kuat negara berbicara, tetapi dari seberapa jauh masyarakat merasa negara benar-benar berpihak kepada mereka.

Footnote:
(1) Manuel Castells. Communication Power. Oxford University Press (2009).
(2) Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw, The Agenda-Setting Function of Mass Media Public Opinion Quarterly 36. (1972)
(3) Edward S. Herman and Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York Pantheon Books (1988)