Runtuhnya Mantra "Win-Win Solution" dan Kembalinya Egoisme Global

Ada satu hal yang belakangan ini mengganggu pikiran saya ketika melihat dinamika politik internasional hari ini. Kita tahu bahwa selama ini kita selalu dicekoki oleh satu mantra sakti bernama "Win-Win Solution". Narasi besarnya selalu sama yaitu lewat globalisasi dan perdagangan bebas dimana semuanya meyakini bahwa negara bisa makmur bersama. Padahal kalau kita melihat realitas di lapangan saya merasa bahwa mantra itu kini sudah resmi kehilangan tajinya.

Dunia yang kita tempati sekarang bukan lagi dunia yang sibuk saling sibuk bekerjasama antar negara, melainkan dunia yang penuh curiga, di mana setiap negara sibuk memastikan keuntungannya tidak diambil orang lain, bahkan jika diperlukan harus menjatuhkan negara tetangganya. Kita sedang menyaksikan berakhirnya era solusi saling menguntungkan dan kini memasuki era ekonomi yang sangat nasionalistik sekaligus transaksional.

Menurut saya saat ini ada pergeseran yang mendasar yaitu isu keamanan nasional kini telah "menyandera" kebijakan ekonomi. Dulu, urusan beli barang murah adalah murni urusan pasar. Namun sekarang setiap transaksi dipandang sebagai sebuah ancaman. Membeli teknologi dari negara tertentu dianggap membuka pintu penyadapan dan ketergantungan pada sumber daya negara lain dipandang sebagai kelemahan strategis.

Kalau kita baca dalam studi keamanan saya mengingat pada apa yang dijelaskan oleh Henry Farrell dan Abraham Newman sebagai Weaponized Interdependence.1 Dimana negara-negara besar kini menggunakan jaringan ekonomi yang dulu dianggap sebagai alat pemersatu namun justru menjadi senjata untuk menekan lawan politiknya.

Kalau kita menggunakan pendekatan realisme klasik ala Hans Morgenthau, yang terjadi saat ini sebenarnya adalah bentuk murni dari pengejaran kekuasaan (struggle for power).2 Namun bedanya pada hari ini power tidak lagi hanya diukur dari jumlah hulu ledak nuklir atau personel militer tetapi dari kontrol atas cip semikonduktor, mineral kritis dan juga rantai pasok global.

Kalau kita bicara dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara kembali pada insting dasarnya yaitu self-help. Logika Zero-Sum Game kembali menjadi hal yang utama bahwa keuntungan ekonomi negara lain kini dianggap sebagai ancaman bagi posisi relatif kita dalam struktur kekuasaan global. Ngaak akan ada lagi istilah "maju bersama" yang ada hanya kalkulasi tentang siapa yang lebih kuat bertahan di tengah tekanan sanksi dan tarif.

Dengan kondisi yang seperti ini pada akhirnya akan mengubah wajah diplomasi kita menjadi sangat transaksional. Kita akan melihat hubungan antarnegara akan lebih mirip dengan tawar-menawar di pasar gelap daripada aliansi yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau moralitas. "Saya dukung kebijakan Anda, asalkan Anda memberi saya akses investasi eksklusif." Semuanya memiliki label harga dan tidak ada lagi ruang untuk bantuan yang benar-benar tanpa pamrih.

Bagi saya ini merupakan titik balik yang berbahaya ketika kerja sama internasional hanya dilihat sebagai transaksi jangka pendek, karena nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen jangka panjang terhadap isu-isu kemanusiaan atau perubahan iklim akan sering kali dikorbankan demi kepentingan domestik yang sempit.

Inilah tantangan terbesar Indonesia ke depan dengan prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif" kita harus bisa menavigasi dunia yang sudah tidak lagi percaya pada solusi saling menguntungkan ini. Kita harus melihatnya dengan sangat pragmatis tanpa kehilangan integritas.

Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa dalam politik internasional negara tidak bergerak berdasarkan janji-janji manis tentang kemakmuran bersama, melainkan berdasarkan kalkulasi kepentingan yang dingin. Dan di era yang makin transaksional ini, kesalahan dalam menghitung langkah bisa berakibat pada ketertinggalan yang sulit untuk dikejar kembali.

Footnote:

1. Farrell, Henry, and Abraham L. Newman. Of Privacy and Power: The Transatlantic Struggle over Freedom and Security. Princeton University Press, 2019.

2. Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf, 1948.

3. Gilpin, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University Press, 2001.

Board of Peace Trump dan Dilema Bebas-Aktif Indonesia Diplomasi atau Delegitimasi?

Other Post...

"Mohon Izin" Bahasa Sopan yang Diam-Diam Mematikan Demokrasi

Merancang Identitas Visual yang Otentik di Tengah Banyaknya Branding Instan

Jangan Pongah! Kekuasaan Tidak Ada yang Abadi

Board Ketika Iran tidak lagi dipandang sebelah mata, salah hitung Amerika dan eskalasi yang tak terhindarkan