Soeharto Bukan Pahlawan, dan Kita Nggak Perlu Berdamai dengan Kejahatan Sejarah

Beberapa hari lalu saya dengar pernyataan dari salah satu politisi PSI yang bilang kalau Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Katanya, kita perlu menilai Soeharto secara utuh nggak cuma dari sisi kontroversinya. Bahkan dia sempat menyindir PDI-P yang disebut belum berdamai dengan sejarah. (1)

Begitu saya baca rasanya campur aduk antara heran dan muak. Karena kalau kita bicara soal Soeharto, kita bicara tentang seorang diktator yang berkuasa tiga dekade dengan menindas kebebasan rakyat, menumpas lawan politik dan menutup rapat-rapat luka kemanusiaan.

Argumen “menilai secara utuh” itu kedengarannya baik tapi sebenarnya berbahaya, karena di balik kalimat itu ada upaya untuk menghapus kejahatan negara dengan dalih keseimbangan sejarah.

Iya, Soeharto membawa stabilitas ekonomi, membangun infrastruktur dan sempat juga membawa Indonesia pada masa swasembada pangan pada saat itu, tapi apa gunanya stabilitas yang dibangun di atas rasa takut? apa nilainya pembangunan kalau dilakukan dengan membungkam rakyat sendiri?

Saya sering mendengar kalimat “kita harus berdamai dengan sejarah”, banyak orang yang salah paham tentang makna dari berdamai. Berdamai berarti mengakui kebenaran dan menghadapi kenyataan pahit serta memastikan hal yang sama tidak terjadi lagi.

Bagaimana mungkin kita bisa berdamai kalau pelaku kejahatan kemanusiaan justru menjadi pahlawan? bukan perdamaian itu namanya, tapi pengkhianatan.

saya melihat ada bahaya besar ketika politisi mulai bicara soal kepahlawanan dengan nada populis. Seperti sejarah yang sedang dicuci pelan-pelan direvisi agar tampak bersih dan heroik. Parahnya, publik diminta menerima itu sebagai bentuk kedewasaan.

Soeharto mungkin punya jasa di beberapa hal, tapi terlalu banyak luka yang dia tinggalkan untuk disebut pahlawan. Dari pembantaian 1965, pembungkaman media, penembakan misterius, hingga pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Papua semua itu adalah sejarah kelam yang nyata dan bukan opini. (2) (3)

Jika Soeharto benar benar diberi gelar pahlawan, artinya kita sedang menulis ulang moral sejarah bangsa. Kita sedang berkata pada generasi muda bahwa kekuasaan dan pelanggaran bisa dimaafkan asal punya hasil ekonomi.

Kalau itu terjadi, maka kita bukan bangsa yang belajar dari sejarah, tetapi bangsa yang pandai melupakannya.

Saya hanya menolak berdamai dengan kejahatan yang belum pernah diakui, karena yang kita butuhkan bukan pahlawan palsu tetapi keberanian untuk tetap jujur pada luka kita sendiri.

Footnote:
1. Kompas, Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah.
Diakses melalui situs. https://nasional.kompas.com/read/2025/10/30/22185711/politisi-psi-setuju-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-sindir-pdi-p-belum.
2. The National Security Archive – Indonesia Mass Murder, 1965–66: U.S. Embassy Files
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files
3. Aritonang Margaret S, 2012. Indonesia: Evidence of ‘systematic killings’ in 1965
https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article25163