Politik Bebas Aktif Indonesia di Tengah Isu Pangkalan Militer Rusia: Tetap Netral atau Memihak?

Seminggu terakhir ini ada sebuah isu yang menarik perhatian saya khususnya dalam hal politik luar negeri Indonesia. dalam artikel yang ditulis Guardian, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena pemilu atau konflik dalam negeri tapi karena isu hangat yaitu permintaan Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di Biak, Papua. Meskipun hal ini langsung dibantah oleh pemerintah kabar ini memancing saya dan juga banyak perhatian terutama terkait dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang sejak dulu dikenal dengan prinsip bebas aktif. Saya mau coba bahs masih relevankah prinsip ini di tengah ketegangan global, khususnya di kawasan Indo Pasifik yang makin panas?

Sebelumnya saya jelaskan dulu prinsip Bebas Aktif. Indonesia sebagai negara yang selalu menjalankan prinsip ini sejak awal kemerdekaan selalu memposisikan negara ini secara Bebas yaitu tidak berpihak pada kekuatan besar manapun dan Aktif dimana Indonesia selalu berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Artinya, Indonesia tidak ingin menjadi pion dari blok kekuatan mana pun baik itu Barat (seperti AS dan NATO) atau Timur (seperti Rusia dan Tiongkok) tapi tetap aktif menjalin hubungan dan kerja sama yang menguntungkan.

Isu Pangkalan Rusia di Biak

Ketika muncul laporan bahwa Rusia meminta izin untuk membangun pangkalan militer di Biak, saya langsung mengaitkannya dengan strategi militer global Moskow, yang sedang terisolasi akibat perang di Ukraina. Reaksi Indonesia adalah tegas bahwa pemerintah menolak mentah-mentah isu ini menyebutnya sebagai "tidak benar dan tidak pernah dibahas." Penolakan ini menjadi bentuk nyata bahwa Indonesia tidak ingin wilayahnya digunakan sebagai bagian dari konflik geopolitik global.

Meski Pemerintah sudah menolak, isu ini menjadi menarik perhatian saya bagaimana jika pemerintah indonesia menyetujuinya? saya mengambil sebuah hipotesis yaitu apa dampak positif dan negatifnya?

Dari sisi positifnya mungkin akan membuka akses teknologi militer dan pertahanan dimana kerja sama militer bisa membuka peluang penguatan alutsista nasional. serta hubungan ekonomi dan politik akan lebih erat dengan Rusia, hal ini juga bisa jadi leverage untuk diplomasi energi, perdagangan, dan pengaruh di kawasan.

Dari sisi negatifnya bisa saja adanya ancaman kedaulatan dan netralitas, Pangkalan asing itu sangat berpotensi mengundang konflik dan pelanggaran kedaulatan. Belum lagi akan memicu ketegangan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN mungkin mereka akan melihat langkah ini sebagai provokasi, mengingat posisi Biak yang strategis di jalur Indo-Pasifik. Indonesia juga akan terjebak dalam konflik blok besarJika ketegangan Tiongkok-AS atau NATO-Rusia meningkat, Indonesia bisa ikut terseret sebagai "wilayah strategis."

Di tengah panasnya rivalitas global di kawasan Indo-Pasifik, posisi Indonesia saya menilai sudah tepat, walaupun ini hanya sekedar isu, namun jika ini benar benar terjadi dimana Rusia ingin membangun pangkalan militernya di Indonesia, maka dengan tegas Indonesia harus tetap pada tiga prinsip utama:

1. Menolak pangkalan militer asing demi menjaga netralitas dan kedaulatan.

2. Memperkuat pertahanan dalam negeri secara mandiri dan lewat kerja sama setara (tanpa keberadaan pasukan asing).

3. Berperan aktif dalam forum multilateral seperti ASEAN, BRICS, dan G20 untuk menjaga perdamaian kawasan.

Bagi saya isu pangkalan Rusia di Biak mengingatkan saya dan juga yang lainnya bahwa politik luar negeri bukan sekadar diplomasi atau kunjungan negara. Ini soal jati diri bangsa apakah kita bisa berdiri tegak di tengah tekanan global? Dengan tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, Indonesia bisa menjadi jangkar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, bukan sebagai arena konflik kekuatan besar, tapi sebagai penengah yang dihormati.