Ketika Kekuasaan Kehilangan Moralitas, Pelajaran dari Pengunduran Diri Gibran

Sudah cukup lama saya tidak menulis di blog ini. Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab serta rutinitas sehari-hari membuat saya harus menunda banyak hal yang sebenarnya ingin saya tuangkan dalam tulisan. Tetapi, ada kalanya sebuah peristiwa politik membuat saya merasa perlu kembali duduk, membaca, berpikir serta menyampaikan sesuatu. Bukannya karena merasa memiliki jawaban atas banyaknya persoalan, tetapi karena ada hal-hal yang menurut saya tidak seharusnya berlalu begitu saja tanpa refleksi.

Perhatian saya kali ini tertuju pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Ini adalah sebuah peristiwa politik yang bukan hanya menyangkut pergantian pejabat negara, tetapi juga membuka kembali diskusi tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana kekuasaan dijalankan dan juga apa yang seharusnya menjadi landasan ketika seseorang memegang jabatan publik.

Saya ingin melihat persoalan ini dengan lebih luas lagi seperti, legitimasi kekuasaan, etika politik, supremasi hukum, independensi lembaga negara dan bagaimana demokrasi seharusnya bekerja. Di negara demokrasi, memperoleh kekuasaan mekanismenya jelas diatur, ada konstitusi, undang-undang, pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilu, serta lembaga peradilan yang bertugas memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Mekanisme ini bukan formalitas yang boleh disesuaikan dengan kepentingan siapa pun.

Terkadang kita lupa akan satu hal yaitu legalitas dan moralitas tidak selalu berjalan beriringan.

Sesuatu yang secara formal bisa dibenarkan oleh mekanisme hukum, namun belum tentu secara etis dapat diterima oleh masyarakat. Hukum memberikan batas tentang apa yang diperbolehkan, sementara etika mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya dilakukan. Hukum harus dihormati dan dijalankan secara konsisten, namun hukum juga tidak boleh menjadi instrumen yang lentur, yang penafsirannya seolah dapat berubah mengikuti kepentingan orang-orang yang sedang berada di sekitar pusat kekuasaan.

Tentu kita masih ingat kontroversi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan serius mengenai independensi lembaga peradilan dan potensi konflik kepentingan. Belakangan, persoalan persyaratan pendidikan Gibran juga kembali menjadi sorotan melalui putusan lembaga peradilan pada 2026.

Yang membuat saya bertanya, apakah proses yang mengantarkan seseorang menuju kekuasaan telah mencerminkan prinsip keadilan, kepatutan dan integritas institusi? Dalam demokrasi, proses sama pentingnya dengan hasil.

Salah satu persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politik Gibran adalah perdebatan mengenai politik dinasti.

Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama tanpa kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam politik hanya karena ia merupakan anak, saudara, atau kerabat seorang pejabat. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Yang saya kritisi bukan hubungan keluarga itu sendiri, melainkan bagaimana hubungan tersebut berpotensi menciptakan privilese politik yang tidak dimiliki warga negara lainnya.

Padahal demokrasi memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk berkompetisi. Kapasitas, kompetensi, integritas, rekam jejak serta kepercayaan publik semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang layak memimpin.

Adanya kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi jalan pintas untuk memperoleh posisi strategis, di sinilah persoalan serius tentang meritokrasi dan keadilan politik menjadi masalah. Saya dan mungkin masyarakat lainnya menanyakan, apakah sistem politik kita benar-benar memberikan kesempatan yang setara atau malah justru semakin memudahkan mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan?

Bagi saya, republik ini seharusnya tidak boleh menjadi ruang yang diwariskan dari satu lingkaran keluarga kepada lingkaran keluarga lainnya. Ingat, bahwa jabatan publik bukan properti pribadi, bukan warisan politik dan bukan fasilitas yang bisa diberikan kepada orang-orang terdekat!

Kalau kita ambil pemikiran filsafat politik, dijelaskan bahwa kekuasaan selalu memiliki hubungan erat dengan tanggung jawab. Max Weber, misalnya, melalui gagasannya tentang etika tanggung jawab (ethic of responsibility), menjelaskan bahwa seorang aktor politik harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan dan tindakannya. (1)

Bagi saya, gagasan ini relevan untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya berlindung di balik aturan formal ataupun mandat politik. Kesadaran setiap keputusan yang diambil membawa konsekuensi bagi masyarakat dan institusi negara harus ia miliki.

Ketika seorang pejabat merasa bahwa jabatan memberinya kebebasan untuk bertindak tanpa batas dan institusi negara diperlakukan sebagai kepentingan pribadi atau kelompok, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pemimpin, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Maka dari itu pentingnya prinsip pembatasan kekuasaan (limited government), pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan mekanisme pengawasan antarlembaga (checks and balances), sehingga institusi menjadi kuat, bukan pemimpin yang merasa dirinya terlalu kuat.

Pengunduran diri Gibran tentu merupakan perkembangan politik yang penting. Namun, ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu, bagaimana dengan proses politik dan kelembagaan yang telah mengantarkan seseorang ke jabatan tersebut? Apakah seluruh persoalan yang muncul otomatis selesai setelah seorang pejabat mengundurkan diri?

Tentu tidak.

Pengunduran diri itu keputusan politik dan personal yang memiliki konsekuensi konstitusional. Tetapi bukan serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi proses yang telah terjadi. Jika terdapat persoalan dalam mekanisme pencalonan, independensi lembaga atau potensi penyalahgunaan kewenangan, maka semuanya tetap perlu diperiksa melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.

Kita tidak boleh membangun budaya politik yang menganggap bahwa pergantian pejabat otomatis menyelesaikan persoalan.

Peristiwa ini harus jadi momentum untuk memperbaiki tata kelola demokrasi, memperkuat independensi lembaga negara dan memastikan bahwa aturan tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi mereka yang memiliki kekuasaan.

Bagi saya, kualitas sebuah republik tidak diukur dari seberapa kuat orang-orang yang memimpinnya, tetapi dari seberapa kuat institusi negara membatasi kekuasaan mereka. Jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa. Kekuasaan seharusnya diperoleh melalui proses yang adil, dijalankan dengan integritas dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kita boleh berbeda pilihan politik, mendukung atau mengkritik seorang presiden, wakil presiden, maupun partai politik. Tetapi ada prinsip yang seharusnya tidak boleh ditawar, yaitu kepentingan republik harus di atas kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok politik.

Saya kira, pelajaran paling penting dari peristiwa ini bukan tentang siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Melainkan tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memandang kekuasaan. Sebuah negara tidak akan menjadi republik yang matang hanya karena memiliki pemilu, presiden, wakil presiden dan lembaga-lembaga negara. Ia baru benar-benar menjadi republik ketika kekuasaan tidak lagi diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi ambisi pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik.

Seseorang layak memimpin bukan sekadar kemampuannya memperoleh kekuasaan, tetapi juga moralitasnya dalam mendapatkan, menjalankan serta melepaskan kekuasaan tersebut. Dan republik ini tidak pernah boleh lebih kecil daripada orang-orang yang sedang berkuasa di dalamnya.

Referensi:

1. Max Weber, (1919). "Politics as a Vocation", tentang etika keyakinan dan etika tanggung jawab dalam politik.

Bacaan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, dan Pasal 8 ayat (2).

2. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pemberitaan penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, 12 November 2026.

4. Associated Press, "Indonesia's vice president resigns as his eligibility and academic credentials are questioned", November 2026.