Jika Buku Saja Tak Terjangkau, untuk Apa Proyek Raksasa?
Tragedi di Ngada Nusa Tenggara Timur membuat saya bertanya ulang untuk siapa sebenarnya pembangunan dijalankan, jika kebutuhan paling dasar anak-anak masih terlewat? Kemana peran negara yang seharusnya menjalankan amanat konstitusi untuk memelihara fakir miskin? JIka sekedar membeli buku dan pulpen saja tidak mampu, semiskin apakah bangsa ini sebenarnya?
HUMANITYREFLECTIONSOCIALECONOMY


Sudah baca berita tentang seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena tidak dibelikan buku dan pulpen? ketika membacanya saya berhenti cukup lama di kalimat itu, bukan karena kalimatnya dramatis tapi justru karena terlalu sederhana. Bagi saya di situ letak kengerian sebenarnya. (1)
Di negara sebesar Indonesia ada seorang anak meninggal bukan karena perang, bukan karena bencana, melainkan karena kemiskinan yang dialaminya, begitu sunyi dan begitu dianggap wajar. Padahal kita sering membicarakan kemiskinan sebagai angka, sebagai persentase, sebagai grafik tahunan. Tapi kali ini kemiskinan itu terjadi pada keluarga dari anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang seharisnya dia sedang belajar menulis, bukan mengakhiri hidup.
Yang membuat saya kesal adalah konteksnya, dimana negara sedang sibuk, anggaran besar sedang bergerak dan proyek-proyek raksasa dijalankan dengan narasi masa depan. Sebut saja makan bergizi gratis, gentengnisasi, kerja sama internasional seperti Board of Peace. Semuanya terdengar baik, terdengar penting dan terdengar sangat strategis. Tapi di tengah itu semua ada satu hal yang luput, ada seorang anak tidak punya buku, kamu bisa bayangkan!
Pertanyaan saya sebagai warga dan sebagai manusia adalah bagaimana mungkin kita begitu fasih bicara tentang gizi, perdamaian dan pembangunan, sementara kebutuhan paling dasar seorang anak sekolah yaitu buku dan pulpen saja tidak terjangkau? dan untuk siapa sebenarnya semua proyek besar itu dijalankan jika yang paling rentan saja tetap terlewat?
Kita bahkan sering melihat negara seolah olah hadir dalam bentuk pidato, laporan ada juga spanduk. Tapi bagi banyak orang miskin, negara justru hadir sebagai sesuatu yang jauh, abstrak dan tidak bisa dipanggil saat dibutuhkan. Tragedi di Ngada ini memperlihatkan dengan sangat telanjang bahwa negara ada di pusat, tapi tidak sampai ke pinggir dan ada di layar tetapi tidak di kehidupan nyata.
Padahal konstitusi kita sangat jelas dan tidak bicara setengah-setengah bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bukan “dibantu jika memungkinkan” bukan “dipertimbangkan jika anggaran cukup”. Dipelihara. Artinya dijaga, dipastikan hidup serta dipastikan tumbuh. Ketika seorang anak meninggal karena tidak mampu membeli alat sekolah, apakah amanat itu dijalankan oleh negara atau tidak?
Bagi saya ini bukan sekedar tragedi individual, tapi Ini adalah cermin dari pilihan-pilihan kebijakan yang lebih suka hal besar daripada hal mendasar. Kita sudah terlalu sering mengejar simbol, tapi lupa substansi dan terlalu sibuk membangun citra masa depan, sampai kita lupa memastikan hari ini tidak mematikan harapan.
Negara melakukan pembangunan seharusnya dimulai dari hal paling sederhana yaitu memastikan anak-anak bisa hidup, belajar dan bermimpi tanpa rasa takut karena kemiskinan. Jika itu saja gagal kita lakukan maka sebesar apa pun proyek yang dijalankan semuanya akan terasa ironis. Karena pada akhirnya negara yang tidak mampu menghadirkan buku bagi seorang anak, negara sedang kehilangan arah tentang untuk siapa ia sebenarnya ada.
(1) Kompas.com, Anak SD di NTT Bunuh Diri, Tinggalkan Sepucuk Surat buat Ibunya. Diakses melalui link: https://www.kompas.id/artikel/anak-sd-di-ntt-bunuh-diri-tinggalkan-sepucuk-surat-buat-ibunya


