Pertanyaan yang muncul adalah, apa sebenarnya yang membuat kepercayaan publik turun begitu drastis?, apakah masyarakat memang semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi? apa media terlalu keras menyerang pemerintah? atau justru pemerintah sendiri yang tanpa sadar sedang menjauh dari rakyatnya? Agak aneh penurunan angka sebesar ini disebabkan oleh satu atau dua kebijakan, apalagi hanya karena satu dua pernyataan Presiden yang menuai kontroversi. Karena politik tidak bekerja sesederhana itu dan kepercayaan publik dibangun dari akumulasi pengalaman, ketika pengalaman itu mulai dipenuhi rasa kecewa, maka survei hanya menjadi cermin yang memperlihatkan kenyataan tersebut.

Belakangan kita memang sering melihat gaya komunikasi Presiden Prabowo yang memancing perdebatan, kita bisa lihat pernyataan yang dianggap meremehkan kritik, ada yang terdengarnya emosional, bahkan ada yang menurut sebagian masyarakat menunjukkan jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat.

Padahal dalam politik komunikasi bukan hanya kemampuan berbicara di depan publik, tetapi kemampuan pemimpin untuk dapat menunjukkan dan memahami keresahan rakyatnya. Saat ini masyarakat mulai merasa tidak didengar, maka jangan salahkan setiap kalimat yang keluar dari pemerintah akan semakin sulit dipercaya.

Dalam politik komunikasi bukan sekadar kemampuan berbicara di depan publik, tetapi kemampuan untuk menunjukkan bahwa seorang pemimpin memahami keresahan rakyatnya, dan ketika masyarakat mulai merasa tidak didengar, setiap kalimat yang keluar dari pemerintah akan semakin sulit dipercaya.

Rakyat itu tidak hidup dari pidato atau unggahan media sosial pemerintah, melainkan hidup dari mahal atau murahnya harga kebutuhan pokok, terjangkau atau tidaknya biaya sekolah, sulit atau mudahnya mendapatkan pekerjaan, cicilan rumah dan penghasilan yang harus cukup sampai akhir bulan. Silahkan pemerintah mengatakan ekonomi nasional masih tumbuh, tetapi masyarakat akan selalu mengukur ekonomi dari pengalaman mereka sendiri. Rakyat tidak butuh angka pertumbuhan ekonomi, yang mereka butuhkan hanyalah memiliki uang di dompet, karena ketika isi dompet semakin terasa tipis sementara biaya hidup terus meningkat, narasi sebaik apa pun akan sulit mengubah persepsi publik.

Ada ungkapan yang pernah diucapkan James Carville, seorang ahli strategi kampanye untuk Bill Clinton yang menurut saya masih sangat relevan sampai hari ini, it’s the economy, stupid. (1) Artinya bahwa pada akhirnya masyarakat akan menilai pemerintah dari kondisi ekonomi yang mereka rasakan secara langsung dan bukan dari pidato yang berjam-jam tanpa arah.

Dalam negara demokrasi kritik adalah hal yang biasa, karena ada istilah akuntabilitas vertikal, dimana rakyat mengawasi kinerja pemerintah, karena pemerintah bekerja atas mandat rakyat. Yang membuat saya khawatir adalah cara pemerintah merespons kritik, di mana setiap kritik diperlakukan sebagai serangan politik dan bukan sebagai masukan. Kritik juga diposisikan sebagai serangan dan membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat. Sehingga yang lebih banyak diperbaiki adalah citra pemerintah, bukan substansi kebijakannya, padahal komunikasi politik yang baik bukan bertujuan memenangkan perdebatan dengan rakyat tetapi membangun kembali kepercayaan rakyat.

Jika kita melihat fenomena ini maka istilah echo chamber (2) sangat tepat untuk menggambarkannya. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, justru semakin sedikit orang di sekelilingnya yang berani mengatakan bahwa ia sedang melakukan kesalahan. Lingkaran terdekat hanya memberikan kabar baik, sementara kritik dianggap sebagai gangguan yang harus dibungkam atau bahkan diabaikan dan sekarang, pemerintah mulai memasuki fase ini.

Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa salah satu ciri kekuasaan yang mulai kehilangan pijakan adalah ketika ia lebih mempercayai narasi yang dibangunnya sendiri daripada realitas yang dialami masyarakat. (3) peringatan ini masih sangat relevan untuk membaca situasi politik hari ini.

Apakah ini berarti pemerintahan Prabowo gagal? Jangan anggap angka 51,1% sebagai sesuatu yang biasa, karena dalam demokrasi, legitimasi harus terus dirawat melalui kebijakan yang tepat, komunikasi yang rendah hati serta keberanian mengakui kesalahan ketika memang ada yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus berhenti menganggap kritik sebagai serangan dan survei yang buruk sebagai hasil permainan lawan politik. Ini menyangkut jutaan warga negara yang mulai merasa harapan mereka tidak lagi sejalan dengan kenyataan. Dalam politik, tidak ada alarm yang lebih berbahaya daripada ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan.

Footnote:

1. “It’s the economy, stupid” dicetuskan oleh James Carville, seorang ahli strategi kampanye untuk Bill Clinton. https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_economy,_stupid

2. Cass R. Sunstein. (2017) — #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. diakses melalui: https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/80411/

3. Hannah Arendt. (1961). Between Past and Future. The Viking Press
   

Ada perubahan dalam perkembangan politik beberapa bulan terakhir, bukan hanya media sosial yang semakin ramai mengkritik pemerintah, tapi juga obrolan di kantor, warung kopi, sampai grup WhatsApp keluarga. Awalnya saya mengira itu adalah murni karena algoritma media sosial yang memang cenderung memperlihatkan konten sesuai preferensi kita. Tapi ketika melihat hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo turun dari 81,2% pada November 2025 menjadi hanya 51,1% pada Juli 2026, bagi saya ini bukan hanya presepsi, penurunan hampir 30 poin dalam waktu kurang dari setahun adalah hal yang sangat serius dalam politik, biasanya menunjukkan bahwa ada ekspektasi besar yang tidak berhasil dipenuhi.