Civilian Value dan Ancaman Demagog: Mengapa Demokrasi Butuh Fondasi yang Kokoh

Jika berbicara tentang demokrasi di Indonesia, yang terbayang adalah pemilu lima tahunan. Pilih calon, coblos, selesai. Padahal bukan hanya sekedar pemilu, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu civilian value atau nilai sipil.

Nilai ini bukan tentang sipil melawan militer atau rakyat melawan elit, bukan. Tetapi tentang akal sehat, konstitusi, hukum, transparansi, akuntabilitas serta norma demokrasi yang seharusnya menjadi arah dari setiap tindakan pemerintah.

RT hingga Presiden semua mestinya tunduk pada nilai ini,

Coba lihat lagi, ada wacana presiden tiga periode yang sempat dilempar ke publik, padahal konstitusi membatasi hanya dua periode. Kalau pakai akal sehat harusnya wacana itu tidak perlu ada. Karena civilian value kita rapuh, akhirnya elit bisa bermain dengan aturan dasar negara.

Contoh lainnya yaitu politik feodal di mana keputusan penting lebih sering diambil oleh orang yang dekat dengan pemimpin dan tidak melalui mekanisme demokrasi yang transparan. Akibatnya apa? rakyat hanya jadi penonton, sementara kebijakan berjalan hanya untuk kepentingan kelompok kecil.

Dari sini kita bisa melihat betapa rapuhnya demokrasi ketika nilai sipil dilemahkan dan menjadi otoritarianisme atau bahkan demagogi yang melebar.

Istilah demagog bukan hal yang baru, mereka sangat pandai beretorika, pandai memainkan simbol dan emosi, tapi tidak memiliki substansi. Kita harus kritis dan punya akal yang sehat, karena pejabat yang tidak memiliki nilai sipil dan demagog bisa dengan mudah meraih pengaruh. Demokrasi pun tinggal formalitas, hanya sebatas pembicaraan di ruang sempit yang kosong di dalam praktik.

Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membangun civilian value yang kuat?

Pendidikan. Ya pendidikan, coba bayangkan kalau sejak sekolah kita dibiasakan berpikir kritis, diajarkan bahwa hukum bukan sekadar teks, atau diajarkan bahwa konstitusi adalah batasan bersama dan bahwa kritik bukanlah musuh melainkan akal sehat, pastinya generasi baru akan tumbuh dengan mental yang menolak kekuasaan absolut.

Biasanya mereka akan punya naluri alami untuk membedakan pemimpin yang visioner dengan yang hanya sekedar jago retorika. Pendidikan semacam ini sangat perlu di sekolah, forum-forum publik, media, organisasi masyarakat, hingga pelatihan etika bagi pejabat pemerintahan di semua level.

Konstitusi, check and balance, aturan main, semua itu bukan formalitas kosong, tetapi sebuah batas agar tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya di atas hukum. Kalau nilai ini kuat ditanamkan, maka elit politik tidak akan berani mengubah konstitusi semaunya, lalu pejabat di tingkat bawah pun akan merasa dirinya terikat oleh norma yang sama. Sebagai rakyat, kita punya pegangan jelas untuk menilai apakah pemimpinnya masih berjalan di jalur demokrasi atau sudah tergelincir ke feodalisme.

Saya ambi referensi dari penelitian internasional yang menunjukkan betapa pentingnya nilai sipil ini. Pertama ada studi yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences (2023), menemukan bahwa warga di Brasil, Prancis, dan Amerika Serikat menilai demokrasi jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan materi seperti pendapatan atau layanan sosial. (1)

Artinya, masyarakat memiliki keterikatan emosional dan moral pada demokrasi, sejauh nilai sipil tetap dijaga. Sementara itu, Amartya Sen dalam esainya Democracy as a Universal Value (1999) mengatakan bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, melainkan nilai universal yang mencakup kebebasan, partisipasi dan akuntabilitas. (2) Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan bila nilai sipil hidup dalam keseharian.

kalau kita benar ingin mencegah otoritarianisme atau demagogi, kita harus menanamkan civilian value di ruang kelas, di ruang publik, di media dan bahkan di ruang rapat kabinet. Dari elit hingga pejabat paling bawah, dari pemerintah pusat sampai aparat desa, semuanya harus merasa dirinya berada dalam kerangka aturan, transparansi, serta akuntabilitas.

Kalau fondasi ini kuat, demokrasi kita akan hidup dan benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Footnote:

1. Alicia Adserà, Andreu Arenas, dan Carles Boix. (2023). Estimating the value of democracy relative to other institutional and economic outcomes among citizens in Brazil, France, and the United States, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). diakses melalui situs: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37983490/

2. Amartya Sen. (1999). Democracy as a Universal Value. Diakses melalui situs: https://people.eecs.berkeley.edu/~demmel/cs267/lecture16/Sen_Democracy_as_a_Universal_Value.pdf